NYANYIAN NAZARUDDIN BUAT ANAS DAN KPK

   
NYANYIAN NAZARUDDIN BUAT ANAS DAN KPK

     Oleh :

DIDIK ARIYANTO, SH, M.Kn

Lewat media metro TV dan TV One, nazaruddin terus menerus menyerang ketua umum partai demokrat. Tudingan Nazaruddin kepada anas urbaningrum mengenai “dalang” kasus korupsi wisma atlet dan kasus Rp 1,2 trilyun proyek hambalang benar-benar memekakkan telinga seluruh rakyat Indonesia. Betapa bobroknya sebuah partai politik yang diperlihatkan secara tidak senonoh kepada Republik ini, anggapan “katanya”  nazaruddin. Benar-benar menjadi fenomena menarik, saling tuding dan saling bantah antara nazaruddin dan petinggi partai demokrat telah menjadikan drama politik yang tidak kesudahan. Masyarakat di hadirkan logika-logika yang menurut penulis masuk akal, nazaruddin seorang bendahara DPP partai demokrat, tentunya paham betul seluk beluk keuangan Partai secara mendetail.  Tidaklah mungkin seorang nazaruddin melakukan tindakan gegabah bukan atas perintah atasanya, dalam mengali sumber dana partai demokrat, tidaklah mungkin hanya iuran anggota dan bantingan simpatisan kongres partai demokrat hanya untuk kemenangan anas urbaningrum. Tentunya pembiayaan-pembiayaan dari proyek-proyek ataupun perusahan-perusahan besar yang memiliki afilisasi dengan nazaruddinlah untuk kemenangan anas urbaningrum pada konggres partai demokrat pada bulan mei 2010 di Bandung. Tentunya KPK harus berkerja secara keras untuk melakukan klarifikasi dan melakukan penyelidikan secara komperhesif, bahwa kasus korupsi wisma altet dan kasus Rp 1,2 trilyun proyek hambalang, benar-benar membawa keadilan bagi semuanya. Pengakuan nazaruddin harus diklarifikasi oleh KPK, sebagai data sementara yang nantinya akan menjadi bukti hukum. Bagaimanapun juga, KPK harus sigap dan tanggap terhadap kasus korupsi wisma atlet atas pengakuan nazaruddin tersebut. Jika benar ada keterlibatan candra hamzah dalam pengakuan nazaruddin, dan nantinya nazaruddin bisa membuktikannya secara lewat CCTV yang ada dirumahnya, maka jelas sudah KPK telah melakukan permainan politik kotor dalam rangka pemberantasan Korupsi.

Momentum penyerahan data-data nazaruddin kepada media harus kita kawal betul, jangan sampai data-data nazaruddin terhadap keterlibatan petinggi partai demokrat serta candra hamzah sebagai komisoner KPK. Dihancurkan oleh pihak-pihak yang melindungi para petinggi partai demokrat dan candra hamzah sebagai komisioner KPK. Karena kemungkinan besar para petinggi demokrat dan candra hamzah sebagai komisioner KPK semakin terancam kedudukan dan eksistensinya. Data dan fakta  hukum dari nazaruddin jika benar adanya harus ditelurusi oleh KPK sampai sedetil-detilnya, sehingga masyarakat Indonesia tidak akan mencurigai kinerja KPK atas kasus wisma altet serta kasus Rp 1,2 trilyun proyek hambalang. Pengakuan rosa manulang dalam wawancara dengan majalah Tempo, tentang keterlibatan anas urbaningrum harus juga menjadi pijakan awal KPK untuk menyelidiki secara komperhensif kasus nazaruddin, sehingga KPK tidak harus menunggu bukti secara formil saja. KPK harus dapat membuktikan hukum secara awal kasus Rp 1,2 trilyun proyek hambalang, sehinga KPK benar-benar mendapatkan kepercayaan kepada masyarakat dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dilema Partai Demokrat

Penilaian publik  terhadap kredibilitas dan kepercayaan partai demokrat semakin berkurang. Partai demokrat yang dibangun atas kesantunan dan etika politik Susilo Bambang Yudhoyono  dalam pemberantasan Korupsi ternyata mulai menelan pil pahit, pengurus yang bernama nazaruddin telah melakukan penghianatan besar terhadap Partai Demokrat. Tidaklah mengherankan Partai Demokrat ternyata bangunan rumah politik yang besar tapi keropos pondasi politiknya, Ideologi Partai Demokrat ternyata tidak bisa menyatukan para kadernya. Tidak dipungikri kemunculan nazaruddin di media televisi baik Metro Tv dan TvOne, menunjukkan bahwa dia (nazaruddin) tidak mau dipersalahkan atau dikorbankan dalam kasus wisma atlet. Dalam politik, suatu skenario politik itu wajar, siapa yang mempertahankan kekuasan dan siapa yang dikorbankan selalu menjadi nilai-nilai politik. Nazaruddin dalam kasus korupsi wisma altet jelas-jelas tidak mau dikorbankan, terlepas benar atau tidaknya pengakuan nazaruddi di media Televisi. Menjadi pertanyaan publik sekarang adalah apakah kesantunan politik partai demokrat sekarang telah sirna, hingga sesama kader saling cakar-cakaran (antara nazaruddin dan anas urbaningrum). Ternyata partai demokrat menyimpan potensi kemunafikan yang sangat besar. Dalam konfrensi press anas urbarningrum di dampingi edy baskoro sekjen partai demokrat pada waktu lalu menyatakan bahwa nazaruddin sedang berobat di singapura. Akantetapi peristiwa itu sekarang telah berbalik 180 derajat, nazaruddin menurut pengakuannya disuruh anas untuk meninggalkan Indonesia menuju negeri singapura jika kasus wisma altet meledak. Inilah salah satu catatan buruk para petinggi politik partai demokrat.

Nyanyian nazaruddin akan membawa berkah kepada lawan-lawan politik dan partai politik lain, karena keretakan partai demokrat akan membawa dampak positif yang luar biasa bagi partai politik lainnya yang selama ini selalu curiga akan kemenangan Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Sudah berakhir masa keemasan partai demokrat, slogan kampanye partai demokrat katakan “tidak!!” dengan korupsi ternyata omong kosong belaka. Hal ini membuat rakyat Indonesia akan sangat antipati terhadap partai demokrat, walaupun anas dan petinggi Partai Demokrat membantah segala tuduhan yang dilayangkan nazaruddin lewat blackberry massager, SMS dan media televisi. Semakin berat citra partai demokrat dimata masyarakat semenjak nyanyian nazaruddin. Hal ini akan berakibat pada percaturan politik pada Pemilu 2014, partai demokrat tidak akan lagi mengusung isu politik mengenai pembrantasan korupsi, karena kasus nazaruddin telah menjadi bumerang paling menyakitkan bagi para petinggi partai demokrat.

Sungguh indah negeri ini, ternyata isu korupsi hanya sebatas retrorika belaka, bila orang lain yang tidak di dalam lingkaran kekuasaan melakukan tindak pidana korupsi akan mudah perangkat hukum republik ini, menyeretnya dimuka pengadilan. Jika orang yang duduk dalam lingkaran kekuasaan, hukum akan semakin tumpul dan tidak ada artinya sama sekali. Hal ini sepatutnya KPK tidak hanya menyeret penjahat kelas teri dalam kasus nazaruddin akan tetapi bisa memberantas secara tuntas kasus nazaruddin hingga aktor intelektual, jika benar tuduhan nazaruddin kepada anas urbaningrum dan dapat dibuktikan secara hukum. Maka tidak usah malu-malu KPK untuk menetapkan saudara anas urbaningrum sebagai tersangka, karena KPK harus tidak tebang pilih dalam kasus nazaruddin. KPK tidak boleh membuat suatu deal-deal politik, apalagi sekarang KPK mengadakan seleksi calon Pimpinan KPK empat tahun kedepan. Hal ini jelas bargening politik terhadap candra hamzah untuk duduk kembali menjadi pimpinan KPK sangat besar. Untuk itu sewajarnya candra hamzah dan anas urbaningrum agar dapat membuktikan secara hukum bahwa yang bersangkutan tidak terlibat dalam nyanyian nazaruddin.