DINAMIKA POLITIK

KODIFIKASI HUKUM PENYELENGGARA PEMILU

Oleh :

DIDIK ARIYANTO

Demokrasi tumbuh dan berkembang, telah menghasilkan para legislator yang piawai dalam sebuah dunia perpolitikan. Lahirnya para legislator ini adalah perwujudan dari pemilihan umum yang dilaksanakan secara jurdil dan demokratis. Pasca reformasi 1998 telah menghasilkan 3 (tiga) kali pemilu anggota legislatif, perubahan aturan main dalam pemilu anggota legislatif silih berganti. UU No 3 Tahun 1999 sampai dengan  UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Legislatif menjadikan bukti perubahan aturan main. Pasang surut perubahan Undang-undang Pemilu Anggota Legislatif merupakan produk hukum yang didasarkan pada pengalaman demokrasi di lapangan, bukan pengalaman suatu teori politik secara empiris. Legislator dan Eksekutif pasca reformasi, sebenarnya telah memainkan peranannya terhadap pengamanan kekuasaan yang telah didapatkannya pasca reformasi. Sistem Kepartaian dan penyelenggara pemilu yang belum sepenuhnya mapan, mengakibatkan produk hukum tentang pemilu Anggota Legislatif,  lebih bersifat pragmatis kelompok bukan berdasarkan atas basis ideologis. Hal ini dirasakan dengan munculnya Partai Politik baru, pada setiap kali diadakan sebuah even pemilu, kita bisa melihat tumbuh kembang dan pasang surut Partai Politik dari Pasca Reformasi  lihat tabel 1.1:

 

No	Partai Politik Peserta Pemilu 1999 s.d 2014
	Tahun 1999	Tahun 2004	Tahun 2009	Tahun 2014
1	PIB	PNI Marhenisme	P. Hanura	P. NasDem
2	PKNI	PBSD	PKPB	PKB
3	PNI	PBB	PPPI	PKS
4	PADI	P. Merdeka	PPRN	PDI Perjuangan
5	PKMI	PPP	P. Gerindra	P. Golkar
6	PUI	PDK	P. Barnas	P. Gerindra
7	PKU	PIB	PKPI	P. Demokrat
8	P. Masyumi Baru	PNBK	PKS	PAN
9	PPP	P. Demokrat	PAN	PPP
10	PSII	PKPI	PPIB	P. Hanura
11	PDI Perjuangan	PPDI	P. Kedaulatan	P. Damai Aceh
12	P. Abul Yatama	PPNUI	PPD	P. Nasional Aceh
13	PKM	PAN	PKB	P. Aceh
14	PDKB	PKPB	PPI	PBB
15	PAN	PKB	PNI Marhenisme	PKPI
16	PRD	PKS	PDP
17	PSII 1905	PBR	PAKAR Perjuangan
18	P. Katholik Demokrat	PDI Perjuangan	PMB
19	PPR	PDS	PPDI
20	P. Rakyat Indonesia	P. Golkar	PDK
21	PPII Masyumi	P. Patriot Pancasila	P. Republik Nusantara
22	PBB	PSI	P. Pelopor
23	PSP	PPD	P. Golkar
24	P. Keadilan	P. Pelopor	PPP
25	PNU		PDS
26	PNI-Front Marhenisme		PNBKI
27	P. IPK Indonesia		PBB
28	P. Republik		PDI Perjuangan
29	P. Islam Demokrat		PBR
30	PNI-Massa Marhaen		P. Patriot
31	PMRB		P. Demokrat
32	PDI		PDKI
33	P. Golkar		PIS
34	P. Persatuan		PKNU
35	PKB		PAAS
36	PUDI		P. Daulat Aceh
37	P. Buruh Nasional		P. SIRA
38	P. MKGR		PRA
39	P. Daulat Rakyat		P. Aceh
40	P. Cinta Damai		P. Aceh Bersatu
41	PKP		P. Merdeka
42	P. SPSI		PPNUI
43	PNB Indonesia		PSI
44	P. Bhenika Tunggal Ika		P. Buruh
45	PSUN Indonesia
46	P. Nasional Demokrat
47	PUMI
48	PPI

Gambaran tumbuh kembang dan pasang surut Partai Politik Peserta Pemilu menunjukan pola transisional demokrasi masih berlangsung sampai dengan hari ini. Undang-undang politik di Indonesia ternyata tidak dikodifikasikan secara komperhesif, mengakibatkan rambu-rambu pengaman demokrasi tidak berjalan secara on the track. Mekanisme politik di indonesia telah melakukan kanibalisasi undang-undang demi kepentingan kekuasaan serta mempertahankan status quo. Proses pemaksaan pemilu berdasarkan Sistem Pemilu yang campuran mengakibatkan berjalanan politik berdasarkan atas posisi transaksional politik dan kepentingan politik sesaat.

Ketidakonsistenan dalam pembangunan politik di Indonesia terutama permasalahan pemilu menjadikan kodifikasi atas hukum penyelenggra pemilu semakin jauh dari harapan. Pola serampangan penyelenggaraan pemilu sudah nyata terlihat. Pada Pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 Parpol ternyata juga tidak menyelesaikan persoalan, persoalan penetapan suara sah pemilu 1999 secara nasional. Telah dilakukan penolakan sebagian wakil parpol yang duduk dalam KPU, penolakan tersebut hanya didasarkan oleh rasa kesal dan apriori terhadap Pemerintahan BJ Habibie. UU No 3 Tahun 1999 sebagai payung hukum terhadap pelaksanaan Pemilu Anggota Legislatif Tahun 1999, ternyata tidak menjadikan pedoman bagi Parpol Peserta Pemilu 1999. Perubahan untuk menjadikan Lembaga Pemilihan Umum yang memiliki intergritas dan independen telah melahirkan produk amademan UUD 1945 tercantum pada Pasal 22 E angka (5) “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Yang kemudian pada pemilu legislatif tahun 2004 telah menerapkan Pasal 22E angka (5), dengan dipilihnya komisioner yang berasal dari kalangan akademisi dan pengiat Pemilu. Pelaksanaan Pemilu 2004 telah menjadi catatan sejarah baru bangsa Indonesia, dengan diawalinya penyelenggaran Pemilu Anggota Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dan pertama kalinya. Hal ini merupakan suatu loncatan demokrasi yang sangat cepat dan evolusioner, mengakibatkan kredibilitas dan intergitas KPU  menjadi taruhan politik.  Cerita KPU sebagai lembaga super power dalam penyelenggara Pemilu tahun 2004 dan berjalan aman dan sukses, berakhir dengan kasus Korupsi yang dilakukan oleh Komisioner KPU.

Komisioner KPU pada penyenggaraan Pemilu 2009 tidak pengin terjebak pada “jebakan Batman” oleh para konspirator politik. Kemudian para komisioner KPU beserta Kesekjenan KPU berkerja sangat hati-hati terhadap segala pengadaan barang dan jasa Pemilu 2009. Walaupun cercaan dan tudingan di alamatkan oleh para Komisioner KPU Penyelenggara Pemilu 2009, ternyata pelaksanaan Pemilu 2009 tidak menimbulkan gejolak yang sangat berarti. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2009 juga telah terbentuk Badan Pengawas Pemilu yang bersifat permanen yang berkedudukan di Ibukota Negara, sesuai dengan UU No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Tujuan dibentuknya bawaslu sebagai  pengawasan terhadap Pemilu, menurut para Legislator mutlak diperlukan, guna mengamankan jalannya pemilu. Suatu kenyataan yang tidak dipungkiri lahir sekaligus hadirnya Bawaslu  menjadikan “matahari kembar” dalam sistem pengelolaan Pemilu di Indonesia. Ketidak percayaan terhadap KPU oleh para penguasa politik serta aktivis pemilu menjadikan suatu kerumitan dalam  sistem pengelolaan Pemilu. Kasus-kasus pelanggaran pemilu tahun 2009, lebih banyak diselesaikan dengan hukum adat, ketimbang mengunakan hukum-hukum positif. Misalnya : Kasus money politik pada waktu hari pemunggutan suara  yang terjadi di daerah pemilihan Jawa Tengah 3 ternyata tidaklanjuti oleh panwaslu setempat, walaupun money politik tersebut dilakukan secara terang-terangan. Posisi pengawas pemilu dalam UU No 22 Tahun 2007, hanya melaporkan kepada Pihak Kepolisian jikalau perbuatan hukuml tersebut masuk ranah pidana pemilu sedangkan tindakan administratif melaporkan kepada KPU sesuai tingkatannya.

Peristiwa pelaksanaan Pemilu 2009, menjadikan ketidakpercayaan lagi oleh para Legislator yang duduk di Parlemen. Perubahan UU No 22 Tahun 2007 Tentang penyelenggara Pemilu semakin kencang disuarakan. Kesalahan Komsioner beserta sekretaris jenderal KPU beserta jajaran ditingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota tidak dapat diadili secara administartif, merupakan alasan politis yang disuarakan oleh para Legislator. Munculnya UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu telah memecah kembali tata kelola penyelenggara Pemilu, lahirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP sebagai lembaga eksekutor / peradilan etika pemilu telah menjadikan sebuah “tiga matahari” dalam penyelenggaraan Pemilu. Sebuah teori penyelenggaraan Pemilu yang memisahkan pembagian kekuasaan: (1) KPU sebagai pelaksana teknis penyelenggara pemilu; (2) Bawaslu sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan Pemilu; dan (3) DKPP sebagai lembaga pengadilan etika terhadap KPU dan Bawaslu. Kasus tidak diterimannya keputusan Adjukasi terhadap Sengketa KPU dengan PKPI oleh KPU, mengakibatkan pada Komsioner KPU Penyelenggara Pemilu 2014 harus menghadiri sidang DKPP.

Perlunya Kodifikasi Hukum    

Polemik penyelenggara Pemilu di Indonesia dari tahun 1999 s.d 2014, sampai saat ini belum menemukan titik temu yang pasti. Kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pemilu semakin kalah oleh tekanan politik. Hukum penyelenggara Pemilu, ditinjau dari presfektif Indonesia sebagai negara hukum, tidak dilengkapi dengan perangkat hukum yang pasti. Pergantian Peraturan mengenai kepemiluan ternyata bertabrakan dengan aturan-aturan hukum lainnya, misalnya: mengenai penyelesaian sengketa pemilu mengenai Parpol sebagai Calon peserta pemilu 2014 di Bawaslu dan diteruskan ke PTTUN, yang memenangkan gugatan dari PBB dan PKPI ternyata para hakim PTTUN belum sepenuhnya menguasai mengenai Hukum Adminitrasi Pemilu, bahkan dalam Putusan PTTUN tentang sengketa KPU dengan PKPI. Majelis Hakim membuat putusan yang ultra petita, dimana KPU sebagai tergugat tidak diperbolehkan untuk melakukan kasasi.

Sebuah ironi dari kasus di atas, ketidaktahuan Majelis Hakim PPTUN telah menghasilkan produk hukum tidak dapat dimengerti oleh masyarakat. Pembentukan peradilan add hoc khusus pemilu, harus dilakukan secepatnya. Revisi UU No 8 Tahun 2012 harus diberlakukan terutama mengenai penyelesaian kasus-kasus sengketa dalam Pemilihan Umum. Kasus penyelesaian adjukasi di bawaslu serta peradilan umum dan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara, ternyata masih menyisakan persoalan dalam sengketa pemilu. Para hakim ternyata tidak melihat subtasi hukum administrasi pemilu, kasus sengketa PPTUN tetang PKPI dan PBB harus menjadi pelajaran berharga bagi legislator untuk merevisi UU No 8 Tahun 2012.  

Desain waktu pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu begitu ketat, tidak dibarengi dengan peraturan Penyelenggara Pemilu yang memiliki kepastian hukum. Kodifikasi hukum penyelenggara pemilu harus diterapkan sebagai solusi memecahkan kebuntuan hukum mengenai penyelenggaran pemilu, kodifikasi hukum penyelenggara pemilu harus diatur secara rigid dan komperhensif mengenai hak dan kewajiban antara pelaksana penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu, Peserta Pemilu, Peradilan Pemilu, Dewan etik pemilu  dan masyarakat secara keseluruhan. Kodifikasi hukum penyelenggara pemilu harus di sinergikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga produk yang dihasilkan oleh penyelenggara Pemilu yaitu KPU dapat diterima seluruh masyarakat secara luas. Tekanan politik atas nama hak konstitusional warga negara, tidak bisa dijadikan landasan untuk mengubah kodifikasi penyelenggara pemilu. Kodifikasi hukum penyelenggara pemilu tidak seenaknya diubah-ubah oleh selera penguasa atau parpol pemenang pemilu. Dimasa mendatang kondifikasi hukum penyelenggara pemilu sebagai landasan pelaksanaan demokrasi yang sehat dan bermartabat menjadi tolak ukur bangsa Indonesia yang sejahtera dan bermartabat.